Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaah Haji WNI Diarahkan untuk Bohong ke Imigrasi Saat Mau Berangkat ke Filipina

Kompas.com - 22/09/2016, 17:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Yudanus Dekiwanto mengatakan, tak ada pelanggaran imigrasi di Indonesia yang dilakukan 177 calon jemaah haji yang berangkat lewat Filipina.

Semua persyaratan administrasi untuk membuat paspor pun sudah terpenuhi. Hanya saja, kata Deki, mereka tak jujur dengan tujuan mereka berangkat ke Filipina.

"Mereka datang ke kantor imigrasi, administrasi lengkap, wawancara, foto. Tapi memang agak sulit kalau tidak jujur. Dia mau ke mana malah mengaku ke mana," ujar Deki dalam acara Dialog Polri di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Deki, korban diarahkan oleh agensi perjalanan yang memberangkatkan haji dengan cara ilegal itu untuk proses wawancara. Para pemilik agensi perjalanan meyakinkan para korban bahwa naik haji lewat Filipina legal dan aman.

Upaya untuk meyakinkan ini tak hanya terhadap 177 calon jemaah haji yang tertahan di Filipina, tapi juga kepada sekitar 700 jemaah haji yang lolos berangkat lewat Filipina.

"Itu sudah diatur. Mungkin travel-nya bilang, jangan ngomong (kalau mau naik haji). Kalau ngomong nanti enggak berangkat," kata Deki.

(Baca juga: Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Waktu berangkat ke Filipina, mereka menggunakan dokumen yang sah dan lolos pemeriksaan imigrasi. Namun, mereka tersandung masalah ketika berada di Filipina.

Mereka menggunakan paspor palsu yang telah disediakan oknum agensi perjalanan ilegal agar bisa berangkat ke Arab Saudi dari Filipina.

"Ketahuannya kan karena ada yang di-interview tapi tidak bisa bahasa Tagalog. Bahasa Inggris pun tidak bisa. Akhirnya ketahuan ada 177 orang itu," kata Deki.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 177 calon jemaah haji di Filipina, sebanyak 168 jemaah haji sudah dipulangkan ke Indonesia.

Sementara sembilan orang lainnya masih berada di Filipina untuk menjadi saksi dalam proses hukum di Filipina terkait pemalsuan paspor.

(Baca juga: Menag: Tahun Depan Kuota Haji Kemungkinan Kembali Normal)

Kompas TV Kasus Haji Berpaspor Filipina Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com