Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Pun yang Jadi Penantang, Hanura Yakin Posisi Ahok-Djarot Lebih Kuat

Kompas.com - 21/09/2016, 06:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding berpendapat bahwa keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung semakin menguatkan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sudding pun tidak terlalu mempersoalkan kemunculan nama Anies Baswedan yang disebut-sebut akan diusung oleh partai koalisi lawan Ahok. Nama Anies muncul karena dinilai cukup dikenal oleh masyarakat, memiliki citra yang baik, dan mampu menandingi popularitas Ahok.

"Ya tidak ada masalah. Jadi, ketika dari partai lain mengusung nama yang lain, saya kira itu satu hal yang baik dalam demokrasi. Katakanlah ada Sandiaga, Anies Baswedan, dan Yusril," ujar Sudding saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2016).

(Baca: Waketum Demokrat Sebut Anies Baswedan Dipertimbangkan untuk Pilkada DKI)

Meski ada nama-nama yang berpotensi menjadi penantang Ahok, Sudding optimistis masyarakat Jakarta mampu memilih seorang pemimpin yang tepat. Menurut dia, sebagian masyarakat Jakarta adalah golongan terdidik yang bisa memilih pemimpin berdasarkan dengan didasarkan pada fakta, rekam jejak, kinerja, integritas, dan kapabilatas seseorang sebagai pemimpin.

Sudding menuturkan, Partai Hanura memilih untuk mendukung Ahok-Djarot karena dinilai memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya.

"Saya kira masyarakat bisa menentukan pilihan karena semua orang yang diusung ini kan sudah kelihatan dari sisi integritas dan kapabilitasnya," kata Sudding.

"Saya kira sudah bisa kelihatan; dan kenapa Hanura sudah menjatuhkan pilihan kepada Ahok, itu karena kami melihat dari sisi kinerja yang cukup memberikan satu perubahan di DKI. Saya kira ini perlu dilanjutkan," tambahnya.

(Baca: Ahok-Djarot Resmi Deklarasi, Gerindra Lobi Semua Partai Buat Satu Poros Penantang)

Selain itu, Sudding berharap menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Artinya, tidak ada kampanye hitam melalui isu agama dan suku untuk menyerang pasangan calon tertentu.

Menurut dia, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan dipilih oleh masyarakat tanpa memandang dari sisi suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari negara yang multikultur.

"Saya kira semua WNI punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Itu konsekuensi kita sebagai negara yang plural dan multikultural. Kita harus bisa menghargai kebinekaan," ucap dia.

Kompas TV PDI-P Resmi Usung Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com