Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

92 Persen Petahana Pecah Kongsi, Hanura Nilai Ahok-Djarot Pasangan Langka

Kompas.com - 20/09/2016, 22:29 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan resmi memutuskan untuk kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hanura Berliana Kartakusuma mengucapkan rasa syukur atas deklarasi dua calon kepala daerah Jakarta itu.

Menurut dia, majunya petahana termasuk hal yang langka.

"Kan termasuk yang langka juga karena menurut rilis dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pasangan (petahana) itu kan 92 persen pecah kongsi," kata Berliana saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2016).

Menurut Berliana, pasangan Ahok-Djarot merupakan pengecualian yang masuk dalam lingkup 8 persen. Untuk itu, partainya tetap konsisten memenangkan petahana.

"Dengan begitu mudah-mudahan percepatan masyarakat DKI Jakarta lebih cepat, di samping semakin tertib, semakin bersih sebagai ibukota. Etalase Indonesia yang bisa dibanggakan oeh warganya sendiri," ucap Berliana.

Dengan memiliki 52 kursi yang terdiri dari empat partai pendukung, Berliana berharap masyarakat dapat konsisten untuk mendukung Ahok-Djarot.

Berliana menuturkan, dalam waktu dekat tim sukses pemenangan akan melakukan rapat konsilidasi untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif.

Keputusan deklarasi Ahok-Djarot diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

(Baca: PDI-P Resmi Usung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017)

"Setelah melalui tahapan yang prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, PDI-P mengumumkan calon kepala daerah di 101 daerah yang mengadakan pilkada serentak tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa malam.

Ahok dan Djarot turut menghadiri deklarasi malam ini. Keduanya akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran, Rabu (21/9/2016) besok.

Kompas TV PDI-P Resmi Usung Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com