Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Buka Pintu bagi Parpol yang Ingin Bergabung Usung Calon pada Pilkada DKI

Kompas.com - 20/09/2016, 13:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI PerjuanganHasto Kristiyanto mengatakan, partainya membuka pintu bagi partai politik yang belum menentukan sikap terkait calon yang akan diusung pada Pilkada DKI untuk bergabung.

PDI-P akan mendeklarasikan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI pada Selasa (20/9/2016) malam ini. 

Keputusan akan diumumkan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Dengan 28 kursi di DPRD DKI, PDI-P sudah memiliki modal yang cukup untuk mendaftarkan calon yang diusungnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pendaftaran di KPUD akan berlangsung pada 21-23 September 2016.

(Baca: Sekjen PDI-P Pastikan Semua Kader Patuhi Keputusan yang Diumumkan Malam Ini)

"Dalam menggerakkan roda pemerintahan, legitimasi rakyat memerlukan dukungan politik di parlemen, sehingga kami juga membuka ruang kerja sama dengan parpol lain," kata Hasto, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa.

Hingga saat ini, parpol yang belum menentukan calon definitif yang akan diusung adalah Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS.

Sementara, tiga parpol lainnya yakni Golkar, Hanura dan Nasdem sudah pasti mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"PDI-P tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengembangkan semangat gotong royong. PDI-P membuka jembatan bagi partai-partai lain untuk bergabung," kata Hasto.

Kompas TV PDI-P Kantongi Nama Cagub & Cawagub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com