Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Ada Anggaran, Pembelian Helikopter AW101 Akan Dibatalkan

Kompas.com - 09/09/2016, 13:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa rencana pembelian helikopter angkut jenis AgustaWestland 101 masih bisa dibatalkan.

Apalagi, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan penghematan anggaran.

"Kalau tidak ada (anggaran) ya enggak usah. Masa mau ngutang?" kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Ryamizard menambahkan bahwa saat ini dia belum mendapatkan laporan dari TNI Angkatan Udara terkait rencana pembelian pesawat tersebut.

Ia menegaskan bahwa rencana itu harus dilaporkan dulu ke Kemenhan. Lalu, Kemenhan akan melapor ke Presiden.

Pada Desember 2015 lalu, lanjut dia, sudah ada rencana pembelian helikopter AugustaWestland 101.

Namun, saat itu Presiden menolak karena heli buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu, dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

"Dulu sudah ada rapat dengan Presiden, tapi belum ada uang. Nanti kami tanya lagi," kata dia.

Dikutip dari Kompas, TNI AU akan membeli satu unit AW 101 dengan anggaran 2016.

Dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2016, yang salinannya diterima Kompas, Rabu (7/9/2016), alasan TNI AU ingin membelinya karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut TNI AU selama ini yang digunakan serta kemampuannya memenuhi kebutuhan militer masa datang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya membenarkan adanya permintaan TNI AU untuk pembelian AW 101. Namun, spesifikasi yang diharapkan TNI AU justru untuk angkutan militer.

"Bukan untuk VVIP seperti yang (diberitakan) kemarin karena TNI AU memang membutuhkan," ujarnya.

(Baca juga: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

Ditanya tentang tersedianya heli angkut EC 725 produksi Eurocopter, yang dirakit PT Dirgantara Indonesia, Jemi mengatakan bahwa pesanan TNI AU ke PT DI itu hingga kini tak kunjung datang meskipun sudah dipesan.

Sejauh ini, PT DI yang termasuk BUMN strategis di Indonesia juga telah merakit heli jenis Super Puma EC 225.

(Baca: KSAU: Beli Helikopter AgustaWestland karena PT DI Lamban)

Kebutuhan TNI AU terhadap heli AW 101, tambah Jemi, adalah untuk pengganti heli angkut militer yang selama ini dioperasikan.

Heli angkut militer yang dibutuhkan lebih untuk operasional TNI AU. Namun, ketika ditanya mengapa pembelian heli hanya satu buah, Jemi menjawab,

"Untuk back-up (cadangan) yang sudah ada."

Kompas TV Inilah Helikopter Super Puma TNI AU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com