12 Tahun Tanpa Penuntasan, Pemerintah Abaikan Kasus Pembunuhan Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo belum memberikan perhatian terhadap upaya penuntasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib yang terjadi 12 tahun lalu.

Menurut Haris, penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara menjadi satu indikasi Presiden tidak punya perhatian terhadap kasus Munir dan reformasi badan intelijen.

"Saya melihat kasus pembunuhan Munir yang terjadi 12 tahun lalu belum menjadi perhatian utama Presiden Jokowi. Apalagi saat ini dia menunjuk Budi Gunawan sebagai kepala BIN," ujar Haris saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2016).

(Baca: Mengenang 12 Tahun Kepergian Munir...)

Haris menuturkan, jika Presiden Jokowi benar menaruh perhatian pada kasus Munir dan reformasi intelijen, seharusnya Presiden memilih kepala BIN dari kalangan profesional, bukan dari TNI maupun Polri.

Di sisi lain, ada dugaan oknum pejabat tinggi BIN saat itu yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Apabila Kepala BIN dijabat dari kalangan profesional, Haris optimis orang tersebut bisa bekerjasama dalam membongkar dugaan keterlibatan tersebut.

"Seharusnya itu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sesuai komitmen awal terkait HAM yang tertuang dalam Nawacita," kata Haris.

(Baca: Selama 12 Tahun, Auktor Intelektual Pembunuhan Munir Belum Terungkap)

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa sejak awal Presiden Jokowi tidak menjadikan indikator HAM sebagai landasan dalam membuat keputusan. Misalnya, dalam memilih Wiranto sebagai Menko Polhukam.

Dalam masa kampanye pun, kata Haris, Jokowi sudah dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM.

"Saya melihat Presiden Jokowi tidak menggunakan indikator HAM dalam membuat keputusan," ungkap dia.