Indonesia Siap Kampanye Pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan meluncurkan kampanye pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dalam Sidang Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, 19-29 September 2016.

"Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-71 adalah peluncuran kampanye pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Dalam jumpa pers mingguan di Ruang Palapa Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha menjelaskan, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK-PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Menurut dia, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara lain sejak 2009 lalu untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan tersebut.

Diwawancarai secara terpisah, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu yang juga salah satu anggota pejabat tinggi delegasi RI dalam Sidang Umum PBB, Hasan Kleib, mengatakan bahwa sudah banyak negara yang mendukung pencalonan Indonesia.

"Namun, kita tidak boleh meng-undermine (meremehkan) saingan kita, yaitu Maldives (Maladewa)," kata dia.

Pemilihan anggota tidak tetap DK-PBB untuk periode 2019-2020 akan diadakan pada 2018, dengan sistem perwakilan area, misalnya, dari Asia adalah Indonesia dan Maladewa.

Menurut Hasan, meskipun sama-sama dari Asia, Maladewa juga terkenal aktif sebagai anggota PBB dan anggota Small Islands Development States (SIDS) yang utamanya bergerak di bidang pembangunan.

Namun, Dirjen Multilateral yang juga pernah menjabat sebagai duta besar Perwakilan Tetap RI di PBB itu menegaskan Indonesia juga tidak kalah aktif dari negara lain dalam misi-misi PBB.

Antara lain, Indonesia termasuk negara sepuluh besar pengirim pasukan perdamaian PBB, Indonesia menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI tentang Al-Quds Al-Sharif yang utama mendorong penghentian kekerasan di Yerusalem, Palestina, dan pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) yang memiliki anggota 120 negara.

"Untuk peluncurannya akan ada semacam respsi, dan dalam berbagai pertemuan di Sidang Umum PBB, Pak JK akan me-list (mendaftar) siapa yang sudah mendukung, kita ucapkan terima kasih, dan yang belum kita imbau," kata Hasan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menjadi ketua Delegasi RI dalam Sidang Umum PBB ke-71.

Saat itu, Indonesia akan menyampaikan pandangannya pada isu-isu pembangunan berkelanjutan pasca-2015, proses perdamaian Palestina, pengungsi dan migrasi manusia, tindak lanjut Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, dan penanggulangan terorisme.

(Azizah Fitriyanti/ant)