Kasus Gubernur Sultra Nur Alam, KPK Minta Cegah 3 Orang agar Tak ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pencegahan ke luar negeri untuk 3 orang kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Permintaan pencegahan tersebut terkait penanganan perkara yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

"Dicegah ke luar negeri, karena jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan, yang bersangkutan tidak sedang di luar negeri," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Ketiga orang yang dicegah adalah Widi Aswindi yang merupakan Direktur PT Billy Indonesia, Emi Sukiati Lasimon sebagai pemilik PT Billy Indonesia, dan Burhanuddin selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polda Sulawesi Tenggara.

Hari ini, penyidik memeriksa enam orang saksi yang kebanyakan merupakan pegawai negeri sipil di salah satu kabupaten di Sultra.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Penyidik KPK menduga Nur Alam menerima pemberian dari pihak swasta dalam setiap penerbitan izin pertambangan yang dikeluarkan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.