Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Prihatin Sosialisasi "Tax Amnesty" Kurang Berhasil

Kompas.com - 23/08/2016, 11:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menilai, sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum berhasil.

Menurut dia, Ditjen Pajak harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan sosialisasi.

"Saya agak prihatin dengan kinerja Ditjen Pajak. Sosialisasi saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar pada seluruh lapisan pengusaha kecil, menengah maupun besar," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2016).

Ade berharap, ada kesadaran wajib pajak yang diberikan kesempatan tersebut. Ia mengimbau agar para pengusaha mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

(baca: Dirjen Pajak: Saya Deg-degan Juga Deklarasi Baru Rp 37 Triliun, Padahal Target Rp 4.000 Triliun)

"Kesempatan pengampunan ini hanya sampai Maret 2017. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar saudara-saudara tidak dapat denda 200 persen bila tidak menggunakan kesempatan yang baik ini," tuturnya.

Meski Presiden Joko Widodo menyosialisasikan langsung, program pengampunan pajak dinilai belum berhasil.

(baca: Jokowi Sudah Keliling Indonesia, tetapi Baru 16 Persen Warga yang Tahu "Tax Amnesty")

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis di Jakarta, Kamis (14/8/2016), baru 16 persen warga yang mengetahui atau pernah mendengar mengenai program tersebut.

"Sebanyak 84 persen responden sisanya mengaku tidak tahu mengenai program Tax Amnesty. Masih sangat sedikit warga yang tau pengampunan pajak," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil surveinya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis penerimaan pajak yang berasal dari program pengampunan pajak akan memenuhi target yang diharapkan.

Meskipun, sejak program itu dibuka hingga kini, penerimaan pajak yang diraih masih belum terlalu besar. 

"Di Indonesia ini selalu saja seperti itu, selalu last minute orang itu. Apalagi yang (nominal pajaknya) besar,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12/8/2016). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui layanan amnesti pajak masih belum sempurna, misalnya layanan call center 1500-745.

"Ini sebenarnya saya coba sendiri saluran untuk mendapatkan informasi detail saya coba 1500-745 waktu itu sampai 15 kali telepon enggak masuk-masuk juga," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com