Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagasan Kokurikuler Dinilai Rawan Menyebabkan Kekerasan di Sekolah

Kompas.com - 18/08/2016, 18:41 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan kokurikuler yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dinilai rawan memperbesar kekerasan di sekolah.

Sebab, gagasan yang sebelumnya dikenal sebagai full day school itu akan menyebabkan siswa berada sehari penuh di sekolah dengan berbagai kegiatan.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyani menyatakan bahwa saat ini saja, kekerasan marak terjadi di sekolah.

Retno memberikan data yang dirilis Plan International pada 2014, bahwa tujuh dari sepuluh anak Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.

Sebanyak 84 persen dari korban kekerasan di sekolah itu tidak pernah melapor ke orang dewasa, baik guru maupun orang tua.

Hal ini disebabkan anak-anak takut mendapat tekanan ketika mereka melaporkan masalah kekerasan.

"Semakin dilaporkan dia akan semakin mendapat tekanan. Akibatnya dia akan jadi korban. Tapi ketika dia naik kelas dan menjadi kakak kelas tertinggi di sekolah maka dia akan melakukan tindakan yang sama," ujar Retno di gedung LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Menurut Retno, kekerasan dikhawatirkan ikut meningkat jika jam sekolah ditambah. Hal ini disebabkan kekerasan rawan terjadi ketika jam istirahat berlangsung.

Ketika sistem kokurikuler diterapkan, otomatis jam istirahat pun akan ditambah.

"Guru pun manusia, dia juga punya kelelahan. Kalau jam istirahat kan guru maunya istirahat," kata Retno.

"Kekerasan kerap kali terjadi pada jam istirahat, mulai dari pemalakan, diperas. Itu terjadi pada jam istirahat di kantin. Nah ini apakah guru memantau? Gurunya juga istirahat," ucapnya.

Selain itu Retno juga mempertanyakan argumen sekolah di negara-negara Eropa yang dijadikan contoh oleh Muhadjir dalam menerapkan sistem kokurikuler.

Pasalnya, fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum layak untuk menerapkan sistem kokurikuler di sekolah.

"Kalau Pak Menteri mencontohkan full day school seperti di negara-negara Eropa, di sana sarana-prasarananya lengkap. Di Indonesia kan belum," ujarnya.

"Ketika negara belum bisa hadir menyelesaikan itu, full day school adalah tawaran yang bagi saya tidak dengan perspektif anak," kata Retno.

Kompas TV Rencana "Full Day School" Tuai Pro Kontra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com