Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Pertama, RS Soekanto, Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 11/08/2016, 17:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kepala Kepolisian RI pertama, diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu disampaikan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Awaloedin Djamin saat peluncuran buku biografi Jenderal RS Soekanto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (11/8/2016).

"Sebagai penghargaan atas jasa-jasa RS Soekanto kepada negara dan bangsa, khususnya Kepolisian RI, sekiranya tidak berlebihan untuk mengusulkan agar RS Soekanto dianugerahi sebagai pahlawan nasional," kata Awaloedin.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Wakil Presiden Tri Soetrisno, dan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Sutanto.

Awaloedin mengatakan, Soekanto merupakan Bapak Kepolisian RI dan sekaligus peletak dasar-dasar kepolisian nasional yang profesional dan modern.

Selama 14 tahun Polri di bawah kepemimpinannya, Soekanto dianggap telah membangun organisasi Polri yang solid mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Selain itu, Soekanto juga membentuk unit-unit baru yang berada di dalam kepolisian, di antaranya Polisi Perairan dan Polisi Udara, Polisi Perintis, Polisi Lalu Lintas, Polisi Kereta Api, Laboratorium Kriminal, NCB Interpol, serta mengembangkan korps polisi wanita.

"Di eranya juga ditetapkan panji-panji kepolisian, diikrarkan Tribrata dan Catur Prasetya," ujarnya.

Tak hanya di internal, keberhasilan Soekanto juga terlihat di dalam sejumlah misi yang dijalankan Polri. Beberapa di antaranya yaitu menumpas pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Aziz, DI/TII, PRRI/Permesta, serta sejumlah operasi khusus seperti kasus spionase Jungschlaeger-Schmidt, Peristiwa Cikini, Cashmir Princess, pengamanan pemilu pertama 1955, dan Konferensi Asia Afrika.

"Dan senada dengan ucapan Hoegeng, tanpa RS Soekanto tidak mungkin ada Polri seperti sekarang ini," kata dia.

"Soekanto tidak hanya tokoh besar kepolisian, tetapi juga tokoh besar bangsa Indonesia, yang perlu dihargai, dibanggakan, dan menjadi panutan bagi generasi sekarang dan mendatang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com