Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Kurniawan Bersyukur PAN dapat Jatah Satu Kursi Menteri

Kompas.com - 28/07/2016, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersyukur partainya mendapat jatah satu kusi menteri.

Padahal, kata Taufik, PAN tidak pernah meminta syarat apapun pascamenyatakan dukungannya kepada pemerintah. Taufik mengatakan, meski hanya mendapat satu kursi, PAN tetap bersyukur.

"Saya pikir itu, satu kursi, dua kursi, tiga kursi, dan seterusnya itu adalah kewenangan presiden, hak prerogatif presiden. PAN sudah tidak mempermasalahkan itu, karena dari awal kita tidak dalam kerangka harus ada semacam pragmatisme politik, betul-betul tanpa syarat," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

(Baca: Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle")

"Makanya kami bersyukur sekali lg diberi kepercayaan, sungguh pun hanya satu kursi tidak ada masalah," sambung dia.

Ia berharap, menteri dari PAN bisa berkontribusi bagi negara.

"Kami harapkan sudah bukan saatnya lagi berdinamisasi, tapii langsung fokus bekerja, bekerja dan bekerja," kata dia. Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (27/7/2016).

Politisi PAN, Asman Abdur didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi. Beberapa waktu lalu, nama Taufik sempat disebut sebagai salah satu nama kader PAN yang berpotensi mengisi posisi menteri kabinet.

(Baca: Paska "Reshuffle", IHSG Dibuka Menguat)

Informasi tersebut salah satunya dilontarkan oleh Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Masinton mengungkapkan bahwa politisi PAN yang akan masuk dalam kabinet adalah Taufik Kurniawan. 

Masinton menyebut Taufik akan mengganti menteri yang berasal dari kalangan profesional. "Terdengar, tetapi sayup-sayup, Pak Taufik (Kurniawan)," kata Masinton di Matraman, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Kompas TV Dukungan Parpol Terhadap Perombakan Kabinet
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com