Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus BPJS Palsu, Fadli Zon Minta Pemerintah Tuntaskan E-KTP

Kompas.com - 25/07/2016, 15:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon meminta agar pemerintah segera menuntaskan pendataan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya temuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu.

"Karena ini adalah salah satu solusi ke depan. Dengan adanya e-KTP nanti ada reader. Sehingga semua data-data termasuk BPJS, pajak, dan lain-lain semuanya bisa terkoneksi dengan e-KTP," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Induknya dulu diselesaikan sehingga orang enggak bisa memalsukan dengan mudah kartu miskin, BPJS, dan lainnya," sambung dia.

(Baca: Waspada, Kartu BPJS Palsu Beredar di Kabupaten Bandung)

Pemerintah, lanjut Fadli, harus membuat suatu mekaniame pengawasan agar hal serupa tak terulang kembali. Apalagi, belum lama ini publik juga dihebohkan dengan kasus lainnya di bidang kesehatan, yaitu kasus vaksin palsu.

"Pembenahan e-KTP bisa jangka pendek kok. Bagaimana pihak BPJS punya mekanisme internal supaya bisa menindak para oknum kalau masih terjadi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial palsu dari seorang calon pasien, Kamis lalu. Kartu BPJS palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.

(Baca: Soal Kartu BPJS Palsu, Heryawan Sebut Perbuatan Zalim)

Direktur Utama Rumah Sakit Cibabat Trias Nugrahadi menjelaskan, kartu BPJS palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli. Namun, nomor dan barcode (kode batang) pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu tak terbaca oleh sistem sehingga proses pembayaran tak bisa dilakukan.

"Nomor dan barcode-nya tidak terbaca. Kasus ini baru pertama kali terjadi di RS Cibabat. Semoga tidak ada kasus lain," ujar Trias dikutip Kompas, Minggu (24/7/2016).

Kasus kartu BPJS palsu itu kini sedang ditelusuri oleh Kantor Cabang BPJS Cimahi.

"Kasus ini masih ditelusuri mengenai siapa yang memalsukan. Saya belum bisa menjelaskan karena baru tahu kabarnya kemarin (Sabtu)," ujar Siska Damayanti, pegawai di Kantor Cabang BPJS Cimahi.

Kompas TV Ratusan Warga Miliki Kartu BPJS Palsu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com