Golkar Ingin Ambang Batas Parlemen Naik hingga 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mendukung jika batas ambang parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan dari angka saat ini 3,5 persen menjadi 7 persen hingga 10 persen.

Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, partainya sejak dulu selalu mendorong angka tersebut. Namun, usulan ini tidak terakomodasi pada periode DPR sebelumnya.

Golkar berpendapat bahwa penyederhanaan partai di parlemen merupakan keniscayaan dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan penyederhanaan proses pengambilan keputusan politik.

"Jadi kalau nanti empat fraksi sampai enam fraksi tentu proses pengambilan keputusan akan jauh lebih mudah," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

(baca: Ketua DPR Ingin Jumlah Partai di Parlemen Tidak Terlalu Banyak)

Adapun mengenai kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kenaikan ambang batas ini akan menjegal partai-partai baru, Tantowi mengatakannya, masih ada waktu dua tahun bagi partai-partai baru untuk melakukan konsolidasi.

Tantowi menilai, angka ambang batas yang tinggi juga harus dijadikan tantangan bagi semua partai, termasuk partai-partai besar karena angka 7 hingga 10 persen bukanlah angka yang mudah diraih.

"Kalau dianggap sebagai alarming, bukan hanya bagi partai baru saja. Tapi juga partai-partai yang eksis di DPR," tururnya.

(baca: Batasi Partai di DPR, Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik Jadi 7 Persen)

Sebelumnya Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Pemilu ke DPR untuk segera dibahas.

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen awalnya ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

Namun, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR.

(baca: MK: Ambang Batas Parlemen Tak Berlaku Nasional)

MK menilai ambang batas sebesar 3,5 persen bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum, yaitu memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah.