Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi IX: Tim Pengawas Tak Hanya Awasi Vaksin, tetapi Juga Obat Palsu

Kompas.com - 18/07/2016, 23:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kompas TV 127 Orangtua Lapor ke Posko Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, tim pengawas DPR yang dibentuk menyikapi kasus vaksin palsu nantinya juga akan mengawasi peredaran obat palsu.

"Jadi, kalau kita lihat sebenarnya kan vaksin ini gunung es saja dan itu juga berlaku untuk peredaran obat palsu yang semenjak dulu juga sudah ada," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Dia mengatakan, nantinya tim pengawas yang dibentuk, entah berupa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus), akan menelusuri peredaran vaksin dan obat palsu hingga ke hulunya. Penelusuran akan dilakukan melalui setiap distributor yang ada.

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

"Ini sebenarnya sama saja seperti kita menelusuri makanan berformalin, pelan-pelan ditelusuri hingga ke hulunya, kalau sudah sampai ke hulunya barulah celah peredaran obat dan vaksin palsu ini bisa ditutup," tutur Dede.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menyatakan, Senin (18/7/2016) Komisi IX DPR akan memastikan pembentukan tim pengawas terkait peredaran vaksin palsu.

(Baca: IDI Sebut Dokter Hanya Korban Kasus Vaksin Palsu)

"Bentuknya bisa panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) terkait kasus vaksin palsu. Hari ini akan kami putuskan setelah rapat internal," ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Irma mengatakan, keberadaan tim pengawas dinilai mendesak dalam kasus tersebut karena peredaran vaksin palsu sudah sedemikian masif. Oleh karena itu, DPR pun harus tanggap agar penyelesaian kasus vaksin palsu tak hanya bersifat jangka pendek.

(Baca: Mencurigakan, Vaksin Kosong Jadi Alasan Rumah Sakit Beli Vaksin Palsu)

Irma  berharap dengan adanya tim pengawas dari DPR, maka bisa diambil langkah jangka panjang untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

"Ya kami berharap apa pun bentuknya, entah panja atau pansus, rekomendasi yang dihasilkan bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sifatnya jangka panjang agar tak terulang kembali," tutur Irma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com