Pemerintah Gagal Prediksi Titik Kemacetan Arus Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah atas kejelasan informasi dan koordinasi antar-instansi selama pelaksanaan mudik harus menjadi catatan pemerintah.

Berdasarkan riset Indonesian Network for Public Service Watch (Inpitch) dan Berdikari Institute, terdapat beberapa penyebab yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang.

Direktur Inpitch Paring Waluyo Utomo menilai pemerintah tidak tuntas dalam melakukan mitigasi atau upaya analisis atas berbagai kemungkinan titik macet arus mudik dan balik.

(Baca: Macet Parah Mudik Lebaran, Wapres Minta Maaf)

Menurut dia, pemudik cenderung memilih untuk membawa kendaraan pribadi saat mudik hingga menyebabkan kepadatan di beberapa titik, seperti di pintu Tol Brebes Timur.

Polri seharusnya bisa memprediksi hal tersebut dan menyosialisasikan kemungkinan lokasi yang akan mengalami kemacetan secara masif ke masyarakat sehingga masalah penumpukan kendaraan, seperti di sepanjang ruas tol dan Kota Brebes, bisa diantisipasi sejak dini.

(Baca: Survei: Sinergitas Polri dan Kejelasan Informasi Dinilai Rendah pada Arus Mudik 2016)

"Seharusnya Polri mampu menganalisis berbagai kemungkinan titik macet sehingga masalah kemacetan selama arus mudik dapat diminimalisasi," ujar Paring saat memberikan keterangan di kawasan Cikini, Kamis (14/7/2016).

Kemacetan parah, kata Paring, juga terjadi karena lemahnya mekanisme koordinasi di internal kepolisian dan antar-instansi pemerintah. Kepadatan kendaraan seharusnya tidak hanya disikapi dengan kebijakan membuang arus.

(Baca: Tol Brebes Timur Jadi "Neraka" Pemudik, Ini Dia Penyebabnya....)

Kebijakan arus tersebut dinilai tidak efektif dalam mengurai arus kemacetan, bahkan menimbulkan kepadatan di wilayah buangan arus kendaraan. Selain itu, Paring menilai penyebaran informasi terkait mudik juga tidak maksimal.

Berdasarkan pantauan Inpitch dan Berdikari Institute, informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan, Polri, dan Jasa Raharja, cenderung tidak detail dan tidak up to date.

"Penyebaran informasi terkait mudik seharusnya disampaikan sesuai kebutuhan masyarakat dan berdasarkan tugas instansi pemerintah. Upaya preventif secara spesifik harus menjadi fokus dalam pemberian informasi ke masyarakat," ungkap dia.