Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

TKI…. oh…… TKI

Kompas.com - 13/07/2016, 13:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Hubungan Indonesia dengan Malaysia , mungkin lebih banyak diwarnai dengan hal yang negatif dibanding dengan masalah yang postitif. Terutama sekali bila kita mengamatinya pada arus pemberitaan di berbagai media. 

Berita-berita tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia misalnya, dapat dikatakan hampir setiap hari muncul dengan format yang sangat tidak bersahabat isinya.  

Sebuah pertanyaan besar menjadi wajar bermunculan, mengapa TKI kita yang dalam pemberitaan disebut sebagai obyek dan “korban” atau pihak yang dirugikan, di sisi lain terus mengalir dari Indonesia ke Malaysia dan tidak pernah terlihat berhenti atau berkurang.  

Jawaban yang samar-samar terlihat adalah urusan TKI di Malaysia pada dasarnya “sangat dibutuhkan” oleh kedua pihak yaitu Indonesia dan Malaysia.  

Banyak orang Indonesia membutuhkan pekerjaan yang di Indonesia sendiri kondisinya kurang menjanjikan, sementara di Malaysia banyak peluang kerja bagi TKI untuk dapat berkiprah di sana.

Dari sekian banyak berita yang menggambarkan betapa sengsaranya para TKI di Malaysia,  dipastikan kedua pemerintah pada dasarnya tetap secara rutin berusaha mencari cara-cara terbaik dalam upaya menyelesaikan masalah ini.  

Pembicaraan pejabat pemerintah kedua Negara dari bidang yang terkait sudah sering terdengar, namun yang sangat disayangkan adalah pemberitaan “negatif” tentang TKI tetap saja mengalir dari waktu ke waktu.  

Berita paling mutakhir adalah yang muncul pada tanggal 25 Mei 2016, tentang Pemerintah  Kerajaan Malaysia yang mengusir lagi 69 TKI illegal yang bekerja di negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

Upaya yang dilakukan kedua pemerintah adalah mengusahakan agar pengelolaan TKI yang mencari nafkah ke Malaysia dapat diorganisir dengan baik sesuai aturan yang berlaku bagi kedua Negara.  

Upaya yang kelihatannya sederhana ini ternyata memang tidak sesederhana kenyataan yang kerap dihadapi di lapangan.

Akhirnya beberapa upaya yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun yang dikerjakan bersama dengan pihak Malaysia, terlihat masih belum menghasilkan sesuatu pencapaian yang memuaskan bagi kedua pihak.

Pada bulan Maret tahun 2016 yang lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Marsekal Purnawirawan Herman Prayitno, bersama dengan Rombongan Felda Global Ventures , BUMN Malaysia yang membidangi kelapa sawit berkesempatan bertandang ke NTB.  

Herman Prayitno sebagai penggagas utama dari kunjungan  ini mengatakan bahwa tujuan lawatan adalah untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia melalui silaturahmi antara pihak perusahaan tenaga kerja Malaysia dengan keluarga pekerja di NTB, serta masyarakat setempat. 

Acara silaturahmi itu juga dirangkai dengan kegiatan penyerahan zakat dari Felda Global Ventures kepada 3 pondok pesantren di Lombok.  Di samping itu dilakukan pula penyerahan santunan kepada 18 keluarga TKI NTB yang bekerja di Malaysia sekaligus penyerahan asuransi kematian luar negeri untuk para keluarga  besar TKI.

Seperti diketahui bersama bahwa NTB adalah salah satu pemasok TKI yang bekerja di Malaysia.  Kesempatan tersebut digunakan oleh Dubes Herman Prayitno beserta rombongan untuk juga bersilaturahmi dengan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dan keluarga Tenaga Kerja Indonesia asal NTB yang bekerja di Malaysia bertempat di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernuran NTB.  

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com