Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Sosial: Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan Lewat Gerakan Kerakyatan!

Kompas.com - 25/06/2016, 22:28 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


GRESIK, KOMPAS.com
- Angka kekerasan pada anak dan perempuan tiap tahun terdata terus meningkat. Semua kalangan harus turun tangan untuk menekan angka kekerasan ini.

"Trennya memang cenderung meningkat. Saya minta bangun gerakan kerakyatan untuk mengantisipasinya," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Gresik, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2016).

Merujuk catatan tahunan Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan pada 2015 naik 9 persen dibandingkan setahun sebelumnya.

Gerakan itu, kata Khofifah, memungkinkan seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat sehingga peluang terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa dicegah.

"Hari ini draf finalisasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) selesai dibuat dan segera diberikan oleh Komnas perempuan," ujar Khofifah, seusai menghadiri acara di Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Gresik.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara di Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Gresik, Jawa Timur, Sabtu (26/6/2016). Salah satu agenda adalah pendeklarasian gerakan anti-narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga.
Draf tersebut nantinya akan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

"Setelah itu, bila sudah disetujui DPR dan pemerintah, baru dibentuk tim untuk membuat undang-undang," tambah Khofifah.

Meskipun baru tahap finalisasi, kata Khofifah, Kementerian terkait sudah proaktif. "Kalau di kementerian sosial, kami sudah bentuk aturan soal human trafficking," ungkap Khofifah.

Selain itu, Khofifah menegaskan kembali bahwa peran dan gerakan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas kekerasan terhadap anak dan perrmpuan.

"Kalau undang-undang dan regulasinya sudah dibentuk tetapi rakyat tidak membantu, peluang terjadinya (kekerasan) akan tetap ada," katanya kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com