Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok" Siap Diperiksa KPK soal Aliran Uang Rp 30 Miliar dari Pengembang

Kompas.com - 16/06/2016, 13:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas, mengatakan bahwa tudingan yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Junimart Girsang, tidaklah benar.

Junimart sebelumnya menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

Amalia bahkan mempersilakan jika memang Junimart ingin menyampaikan tudingan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa "Teman Ahok" tidak ada kaitannya dengan kasus reklamasi.

"Konfirmasi kami tudingan itu tidak benar. Kalau seumpama yang bersangkutan ingin membuktikan tudingan itu membawa ke KPK, kami percaya KPK profesional," ujar Amalia saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).

"(Kami) Siap untuk katakanlah diperiksa, misalnya," tambah dia.

(Baca: Junimart: Kami Dapat Info, Ada Dana Rp 30 Miliar dari Pengembang Reklamasi untuk "Teman Ahok")

Ia menjelaskan, selama ini pendanaan Teman Ahok dilakukan secara kolektif dengan cara penjualan marchendise.

Selain itu, bantuan kepada Teman Ahok juga bisa berupa pengadaan logistik yang dibutuhkan, misalnya dengan mencetak formulir, membuat spanduk, atau meminjamkan infrastruktur TI.

"Jadi, tidak ada satu atau beberapa pihak yang bisa merasa membiayai Teman Ahok secara langsung," ucap dia.

(Baca: KPK Selidiki Aliran Dana Rp 30 M dari Pengembang Reklamasi ke "Teman Ahok")

Amalia juga menyebutkan bahwa sirkulasi keuangan di dalam Teman Ahok ini hanya melalui satu pintu. Meskipun berupa catatan sederhana, kata dia, bendahara mencatat semua arus keuangan yang masuk dan keluar.

"Kami punya bendahara, namanya Kinanti Arum. Kami cuma punya satu bendahara yang mencatat arus masuk dan keluar keuangan. Dengan catatan sederhana uang masuk dari mana dan keluar dari mana," tutur Amalia.

Ia menambahkan, catatan keuangan ini juga sudah pernah dibuatkan dalam bentuk laporan keuangan. Misalnya, kata dia, laporan keuangan pada Juni hingga Desember 2015 dapat dilihat di website Teman Ahok.

(Baca: Ini Jawaban Hasan "Cyrus" Disebut Junimart Terima Rp 30 Miliar dari Pengembang untuk "Teman Ahok")

Mengenai pembaruan laporan keuangan tersebut memang tidak bisa dipastikan, apakah per satu bulan, dua bulan, atau dalam jangka waktu berapa lama. Hal itu, kata dia, bergantung kepada bendahara.

"Tergantung kesiapan dari bendahara, komitmen kami kan memang berusaha untuk transparan," tutur Amalia.

Kompas TV Sudah 950 Ribu KTP Yang Dikumpulkan Teman Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com