Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri

Kompas.com - 15/06/2016, 15:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror Komjen (Pol) Tito Karnavian rupanya sudah lama diperbincangkan menjadi Kepala Polri.

Namun, Tito sempat menolak diberi jabatan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Saat Presiden Joko Widodo meminta masukan soal calon Kapolri dari internal Polri, Badrodin Haiti kemudian memaparkan nama-nama yang berprospek menjadi Kapolri. Salah satunya Tito.

Badrodin mengatakan, Presiden tertarik dengan prestasi Tito di Polri, khususnya dalam menangani tindak pidana luar biasa.

Badrodin pun melancarkan komunikasi personal kepada Tito. Saat itulah, Tito menyampaikan penolakannya.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak Tito, Pak Tito bilang masih ingin konsentrasi menangani terorisme," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Namun, Badrodin menganggap penolakan itu lebih dikarenakan angkatan Tito yang terbilang masih muda untuk dijadikan sebagai pucuk pimpinan Polri.

"Maksudnya dia itu, kita mengertilah," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, dalam sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi, hanya mengusulkan tiga nama sebagai Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso dan Komjen Dwi Priyatno.

Namun, rupanya keputusan Presiden konsisten. Jokowi tetap mengusulkan nama Tito untuk menggantikan Badrodin sebagai Kapolri ke DPR RI.

"Ya saya senang-senang saja," ujar Badrodin.

Kompas TV Perpanjangan Jabatan Kapolri Dipertanyakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com