Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet Nilai KPK Turut Andil dalam Salah Ketik Pegawai Kemendagri

Kompas.com - 14/06/2016, 14:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Selamatkan Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan pemecatan terhadap staf honorer Direktorat Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Adi Feri.

Adi Feri diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan kesalahan dalam pengetikan label pada amplop undangan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulisnya menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apa yang ditunjukkan Mendagri itu salah. Di satu sisi Beliau mengatakan tidak ada sabotase, lalu dipecat. Itu minta maaf kepada siapa?" kata anggota Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet, di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Anggota Gerakan Selamatkan Jakarta lainnya, Ahmad Dhani, mengatakan perlu adanya alasan yang kuat untuk memberhentikan Feri.

(Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi")

Selain itu, sanksi semestinya diberikan secara berjenjang mulai dari ringan, sedang, sampai berat.

Menurut Dhani, pegawai yang baru bekerja selama tiga bulan, wajar jika melakukan kesalahan pengetikan.

"Pak Menteri mesti menjelaskan alasan yang kuat mengapa anak ini harus dipecat. Apa Menteri jadi orang yang memberhalakan KPK, seolah KPK itu maha suci, KPK yang tidak boleh dinistakan," ucap Dhani.

Menurut pernyataan sikap Gerakan Selamatkan Jakarta, menilai kesalahan ketik bukanlah kesalahan personal yang dilakukan Adi Feri.

Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet bahkan menilai kesalahan itu juga terjadi karena persepsi publik belakangan ini yang menilai KPK tidak serius dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga, dalam persepsi sebagaian masyarakat, KPK seolah menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

"Apalagi kami mencurigai KPK terdegradasi oleh Sumber Waras. Kalau KPK berani mengatakan bahwa Ahok tidak melawam hukum di Sumber Waras. Maka ini awal dari ketidakpercayaan masyarakat kepada KPK," tutur Dhani.

Kompas TV Mendagri Pecat Pegawai yang Salah Ketik Surat ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com