Jimly: Tak Elok Jika KPU dan Bawaslu Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak perlu melakukan judicial review terhadap revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Jimly menilai, KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang bertugas menjalankan UU, sehingga mereka dinilai tak elok jika ikut di dalam proses politik tersebut.

"Saya rasa kalau KPU dan Bawaslu yang melakukan judicial review malah tidak elok, karena mereka bukan lembaga politik yang terlibat dalam praktik politik langsung seperti mengubah kebijakan," kata Jimly saat diwawancarai di acara haul (peringatan) tiga tahun wafatnya Taufiq Kiemas, di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2016).

(Baca: Husni Kamil: Tak Boleh Ada Pemaksaan yang Ancam Kemandirian KPU)

Jimly menyadari revisi UU Pilkada saat ini memang masih jauh dari harapan. Dia menilai UU tersebut belum mengakomodasi independensi penyelenggara Pemilu. Pasalnya, UU itu mengharuskan KPU dan Bawaslu berkonsultasi dengan DPR saat membuat peraturan penyelenggaraan Pemilu.

"Saya setuju kalau UU Pilkada itu di-judicial review, tapi bukan sama KPU dan Bawaslu, lebih baik itu dilakukan sama masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," ujar Jimly.

(Baca: KPU Pertimbangkan Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada ke MK)

Di dalam Pasal 9 UU Pilkada, KPU diharuskan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU dan membuat pedoman teknis tahapan pemilihan.

Keputusan dalam forum tersebut bersifat mengikat.