KPK Periksa Anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem dan Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi, Rabu (8/6/2016).

Keduanya adalah anggota Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman dan anggota Fraksi Partai Nasdem Ingard Joshua.

"Akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain Prabowo dan Ingard, penyidik KPK juga memanggil staf pribadi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Max Pattiwael. Kemudian, staf pribadi anggota DPRD DKI, M Ongen Sangaji, Alpha dan Jahja Djokdja.

Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.

Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain Sanusi, dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro. Sedangkan, Ariesman Widjaja menyerahkan diri beberapa saat setelah diumumkan sebagai tersangka.

Hingga saat ini, KPK masih menelusuri keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap tersebut. Selain anggota DPRD DKI, KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Beberapa yang sedang didalami adalah adanya pertemuan antara sejumlah pejabat di DPRD DKI dengan pimpinan perusahaan pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi.

Selain itu, adanya dugaan permintaan uang kepada perusahaan pengembang oleh Pemprov DKI.