Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menelusuri "Gedung Berhantu" yang Pernah Jadi Markas PKI

Kompas.com - 03/06/2016, 08:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen yang menyebutkan adanya tanda kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) menimbulkan polemik dan memancing perhatian publik.

Dalam salah satu pernyataannya, Kivlan bahkan menyebut, sebuah gedung yang pernah menjadi markas PKI di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kemungkinan akan kembali aktif.

Kompas.com melakukan penelusuran ke gedung yang terletak tepat di sebelah Hotel Acacia, Jakarta Pusat itu.

Ketua RW 7, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Mat Murni (68), mengaku terkejut dengan isu kembali bangkitnya gerakan komunis.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Ia sudah tinggal di daerah itu sejak tahun 1960-an. Apalagi, gedung yang tak jauh dari kediamannya itu disebut-sebut akan kembali menjadi markas PKI.

Fabian Januarius Kuwado Mat Murni (68) Ketua RW 07, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Menurut Murni, selama ini tak ada aktivitas berarti di gedung tua di Jalan Kramat V itu. Bahkan, ia menyebut gedung itu sebagai gedung berhantu.

"Enggak mungkin gedung tua itu ditempatin sama orang-orang PKI lagi. PKI sudah enggak ada," ujar dia saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (2/6/2016) kemarin.

"Lagian siapa yang berani masuk ke (gedung) situ sekarang. Berhantu," lanjut dia, sembari tersenyum.

Sebelum 1965

Murni kemudian menceritakan soal gedung tua yang dimaksud Kivlan.

"Bangunan itu memang dipakai PKI sebelum tahun 1965. Kalau itu benar. Sekarang mah sudah enggak," ujar Murni.

Saat itu, Murni masih duduk di bangku sekolah. Ia tidak terlalu mengetahui apa saja aktivitas PKI di gedung itu.

Ia hanya tahu bahwa gedung itu sering digunakan untuk rapat.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Telah Bangkit sejak 2010)

Orang-orang yang datang ke rapat itu juga bukan orang kampung setempat, melainkan orang dari luar Kramat.

"Pertemuannya tertutup. Kami cuma tahu aja, oh ramai, ada rapat. Mereka memang enggak berkomunikasi sama warga kampung," ujar Murni.

Halaman:


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com