Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Kami Tak Bisa Segamblang Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit Lagi

Kompas.com - 02/06/2016, 09:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, razia yang dilakukan kepolisian terhadap atribut Partai Komunis Indonesia bukan berarti gerakan komunis bangkit kembali.

Namun, ia mengakui, tak menutup kemungkinan munculnya gejala tersebut di masyarakat.

"Tidak bisa langsung jawab ya atau tidak (kebangkitan PKI). Kalau dibilang kebangkitan itu tidak ada, tapi kok tanda-tandanya ada. Dibilang ada, tapi ya biasa saja lah," ujar Boy, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/6/2016).

Pada Rabu (1/6/2016) kemarin, Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, PKI telah kembali bangkit.

(Baca: Disebut Anggota PKI yang Masuk Parlemen oleh Kivlan Zen, Ini Kata Ribka Tjiptaning)

Menurut Boy, Kivlan kini merupakan tokoh masyarakat yang dapat dengan mudah mengutarakan argumennya.

Boy mengatakan, jika kepolisian juga mendapatkan informasi tersebut, maka tak akan disampaikan secara terbuka untuk menghindari kegaduhan.

"Kami tidak bisa kemukakan secara gamblang seperti Pak Kivlan. Kami itu kategorinya laporan intelijen. Tidak bisa main adu argumen begini," kata Boy.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Ia mengakui, kepolisian mendapatkan banyak informasi soal PKI dari intelijen. Informasi ini ditindaklanjuti dengan upaya antisipatif. 

Salah satunya dengan merazia atribut berbau PKI dan paham komunisme.

"Semuanya sedang didalami terus oleh polisi, terus dimonitor terus oleh intelejen polri dan intelejen lainnya seperti BIN dan intelejen TNI," kata Boy.

PKI bangkit

Sebelumnya, Kivlan menyatakan bahwa PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com