Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Minta Sejarah Pengkhianatan PKI Kembali Masuk Kurikulum

Kompas.com - 01/06/2016, 13:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab mengusulkan agar sejarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali masuk ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan materi sejarah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain.

Materi tentang pengkhianatan PKI, kata dia, penting untuk generasi muda yang cenderung belum mengetahuinya.

"Begitu masuk reformasi 1998 pelajaran tentang pengkhianatan PKI dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa yang bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum?" kata Rizieq di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Padahal, lanjut dia, sebelum era reformasi 1998, baik sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun Gerakan 30 September PKI 1965 tercantum dalam kurikulum pendidikan.

(Baca: Kapolri Perintahkan Buku-buku soal PKI di Toko Buku dan Kampus Tak Disita)

Rizieq menambahkan, kemunculan atribut-atribut PKI yang belakangan marak serta banyaknya anak muda yang bangga mengenakan atribut tersebut adalah contoh pendidikan pengkhianatan PKI tak diberikan kepada generasi muda saat ini.

"Jadi, jangan aneh kalau anak-anak kita tidak tahu PKI dan bangga pakai kaus palu arit karena ketidaktahuan mereka," ujarnya.

Ia juga menyayangkan diberhentikannya tayangan film pengkhianatan PKI di TVRI. Padahal, tayangan tersebut, menurut dia, dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang kebiadaban PKI. (Baca: Siap Bantu TNI Berantas Komunis, FUI Minta Film G30S PKI Ditayangkan Lagi)

"Sayang setelah reformasi tidak ada satu pun stasiun televisi yang berani menayangkan. Ada apa? Siapa yang menguasai televisi sampai enggak berani menayangkan," kata dia.

Dua poin tersebut, lanjut Rizieq, merupakan dua dari sekian banyak poin bukti kebangkitan PKI di Indonesia. (Baca: Luhut Tegaskan PKI Tak Akan Bisa Hidup Lagi di Indonesia)

"Ini indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada yang mengatakan PKI tidak bangkit," kata Rizieq.

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com