NUSA DUA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, mengaku belum melihat secara langsung adanya praktik transaksional dalam penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.
Namun, lazimnya proses pemilihan ketua umum, kabar terjadinya praktik transaksional itu kerap kali terdengar.
"Politik transaksional itu kan kayak kentut saja. Tahu bunyinya, enggak tahu (siapa yang) kentutnya," kata Mahyudin di area Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (15/5/2016).
"Jadi, saya enggak berani menuduh siapa yang transaksional atau bukan," ujarnya.
Sejauh ini, Mahyudin baru sebatas mendengar informasi terkait adanya politik transaksional yang terjadi menjelang pemilihan ketua umum.
Namun, ia mengaku kurang mengetahui siapa pihak yang melakukan hal tersebut.
"Kemarin, katanya ada oknum DPP atau panitia atau siapa pun itu yang mengumpulkan DPD-DPD I dan II. Katanya, ada pengondisian. Itulah yang tidak fair," kata dia.
Wakil Ketua MPR itu mengingatkan agar semua pihak dapat menjaga sikap untuk tidak bermain curang selama penyelenggaraan munaslub.
Selain itu, Mahyudin juga meminta agar Komite Etik dapat bersikap tegas kepada siapa pun yang terindikasi melakukan politik transaksional.
Jika ketegasan itu tidak ditunjukkan, ada indikasi Komite Etik bekerja tidak transparan.
"Beresin itu masalah semua. Katanya melibatkan BIN, macam-macam, kok masih ada pertemuan yang enggak resmi itu, ya bagaimana kerja Komite Etik?" tutur Mahyudin.