Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Tak Dukung "Voting" Tertutup, Setya Novanto Merasa Dirugikan

Kompas.com - 15/05/2016, 15:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto merasa dirugikan dengan kabar yang menganggap bahwa dirinya tidak mendukung pemilihan ketua umum dengan mekanisme tertutup.

Hal itu menyusul adanya pernyataan sikap dari tujuh bakal calon ketua umum yang menolak wacana voting secara terbuka.

(baca: 7 Calon Ketum Golkar Anggap "Voting" Terbuka Rawan Intimidasi)

Wacana tersebut sebelumnya menjadi perdebatan saat rapat Steering Committee Munaslub, Sabtu (14/5/2016). Hingga kini, belum diputuskan apakah pemilihan akan dilangsungkan secara terbuka atau tertutup.

"Belum pernah kami membuat statemen secara terbuka terkait mekanisme pemilihan. Media semua bermain dalam persepsi yang dibangun dan berkumpul. Ini penggiringan opini yang merugikan kami," kata anggota tim sukses Novanto, Nurul Arifin, saat menyampaikan keterangan di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (15/5/2016).

Menurut dia, hingga kini Novanto belum pernah diajak berbicara oleh tujuh bakal calon ketua umum lain terkait mekanisme pemilihan.

(baca: Video Setya Novanto Tertidur Saat Mengheningkan Cipta Beredar di Medsos)

Ia menegaskan, bahwa Novanto akan mematuhi apapun keputusan yang diambil di dalam sidang paripurna yang akan memutuskan soal Tata Tertib pemilihan.

"Pak Setya Novanto siap melakukan pemilihan dengan sistem apapun," tegasnya.

Tujuh dari delapan bakal calon ketua umum Partai Golkar sebelumnya menggelar jumpa pers bersama untuk menolak mekanisme voting terbuka di Munaslub Golkar.

(baca: Tanpa Novanto, 7 Calon Ketum Golkar Bersatu Tolak "Voting" Terbuka)

Hadir Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, dan Syahrul Yasin Limpo.

Indra Bambang Utoyo juga disebut mendukung jumpa pers ini, tetapi berhalangan hadir.

Kompas TV Dukungan Tokoh Penentu Ketum Golkar? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com