Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nah... Uji Coba Plastik Berbayar Sudah Ada Hasilnya

Kompas.com - 13/05/2016, 05:27 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan kantong plastik berbayar yang sudah diuji coba di 23 kota di seluruh Indonesia sejak 21 Februari 2016, disebut telah membuahkan hasil. Ada penurunan penggunaan kantong plastik di kota-kota itu.

“Ada penurunan penggunaan kantong plastik di 23 kota, (dengan penurunan) 25 persen sampai 80 persen,” ujar Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PLSB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih, Kamis (28/4/2016).

Berbicara dala konferensi pers sosialisasi tas belanja berulang kali pakai dari Tempo Scan Love Earth, Tuti menyebutkan, tim evaluasi berasa dari jajaran kementeriannya yang bekerja sama dengan personel Gerakan Diet Kantong Plastik.

Uji coba penerapan kantong plastik berbayar ini berlaku di toko-toko ritel di 23 kota tersebut. “Pengurangan (penggunaan kantong plastik) paling tinggi ada di Banjarmasin, turun sampai 80 persen. Kalau yang terendah ada di Kendari,” imbuh Tuti.

Tas khas lokal

Tuti mengakui keberhasilan Banjarmasin tak lepas dari peran pemerintah daerah setempat. Dia pun berharap kesadaran dan inisiatif serupa bisa tumbuh di kota-kota lain. (Baca: Sore-sore, "Rampok Plastik" Kejutkan Kota Kasablanka)

“Di Banjarmasin, pemda sigap berkoordinasi dengan komunitas. Tidak segan-segan, banyak masyarakat yang dilibatkan langsung,” ungkap Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelola Sampah Ditjen PSLB3 KLHK Ujang Solihin Sidik, melengkapi paparan Tuti.

Bahkan, kata Ujang, ada cerita menarik saat timnya mengevaluasi Banjarmasin. Di sana, wali kota sudah memberlakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. “Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan memakai tas khas (Banjarmasin), yaitu (tas) bakul purun,” ujar dia.

Thinkstock Ilustrasi sampah plastik.
Ide tersebut, kata Ujang, patut dicontoh. Sebab, selain bisa menekan penggunaan kantong plastik, kewajiban itu sekaligus melestarikan kerajinan tangan yang menjadi identitas masyarakat.

“Berbeda sekali dengan yang kami dapati di Kendari. Di sana, banyak masyarakat yang belum tahu kalau pemerintah sudah memberlakukan kebijakan kantong pastik berbayar,” kata Ujang. Menurut dia, informasi belum terserap penuh di Kendari.

Sebelumnya, kebijakan kantong plastik berbayar didasari hasil riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbanyak ke laut. Sampah yang dihasilkan mencapai 187,2 juta ton. Riset tersebut dilakukan oleh Jenna Jambeck dan kawan-kawan pada 2015.

“Kebijakan kantong plastik berbayar bukan ditujukan untuk mendapatkan untung, melainkan sebagai konsekuesi bagi kita kalau sudah terlibat dalam (topik) pencemaran lingkungan,” kata Tuti.

Tuti pun lalu bertutur soal tumpukan sampah yang dia temukan setiap kali mendatangi tempat pembuangan akhir (TPA).  “Itu gunungan sampah tidak pernah turun. Tandanya, sampah yang menumpuk bukanlah (sampah) organik, melainkan plastik,” tegas dia.

Seperti banyak diungkap, plastik pada dasarnya punya sifat sulit terurai. Kalaupun bisa terurai, butuh waktu yang sangat panjang, sampai-sampai bisa diibaratkan fosil plastik bisa menjadi warisan bagi anak cucu bila kondisi saat ini tak dibenahi. (Baca: Apa Mau Anak Cucu Tinggal di Atas “Fosil”?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com