Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SEAPA: Kekerasan Terhadap Wartawan Indonesia Harus Dihentikan

Kompas.com - 06/05/2016, 11:39 WIB

HELSINKI, KOMPAS.com – Reporters without Borders meletakkan Indonesia pada nomor 130 dari 180 negara dalam tingkat kebebasan pers sedunia. Dengan kondisi setengah bebas, Indonesia akan menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) tahun depan.

“Pelaku kekerasan terhadap wartawan turut berkontribusi terhadap posisi Indonesia dalam ranking tersebut. Perusakan kantor media oleh organisasi masyarakat memberi contoh yang tak baik pada warga. Ini harus dihentikan,” ujar Eko Maryadi, Presiden Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) di sela-sela perayaan World Press Freedom Day 2016.

Salah satu tugas jurnalis adalah melayani masyarakat dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses terhadap informasi. Bila mereka kerap menutupi dan cenderung koruptif, informasi yang diterima masyarakat bisa menjadi bias.

“Dengan diselenggarakannya WPFD di Tanah Air, semoga ranking akan membaik. Dewan Pers bisa membuat kampanye tentang pentingnya kebebasan pers, informasi untuk publik, dan juga mendorong pejabat publik agar semakin transparan,” kata Eko.

Kebebasan pers baru bisa dirasakan manfaatnya bila publik merasakan suatu manfaat langsung. “Ini milik seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin suatu hari pemerintah dan masyarakat bangga atas kondisi pers di negara sendiri,” kata Eko.

Salah satu organisasi jurnalis di Indonesia yang merayakan WPFD adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). “Maka, tujuan pokok peringatan ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih menghargai dan mau memperjuangkan kebebasan pers,” ujar mantan ketua AJI periode 2011-2014 itu.

Aspek kekerasan yang membuat Indonesia terpuruk dalam indeks kebebasan pers itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. “Saya berharap posisi Indonesia bisa naik, mungkin bisa di angka puluhan dan bukan ratusan seperti sekarang,” jawab dia.

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis bisa bebas atau bahkan kasus kematian jurnalis tidak diusut, misalnya kasus Udin pada 1996. “Mari tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menghargai kebebasan pers. Salah satu tema yang bisa diusung adalah impunity alias hentikan kekerasan terhadap jurnalis,” pungkas Eko mengakhiri wawancara.

(Jessica Damiana, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com