Airlangga Ingatkan Tradisi "Urunan" di Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai, sumbangan yang wajib diberikan bakal calon ketua umum dalam penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar merupakan sebuah tradisi.

Tradisi tersebut tak hanya berlaku dalam penyelenggaraan Munaslub.

"Dalam setiap kegiatan, telah diatur mengenai kontribusi dan dana gotong royong di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," kata dia, seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (4/5/2016).

Oleh karena itu, ia tak mempersoalkan adanya sumbangan Rp 1 miliar yang telah dipatok panitia steering committee sebelumnya kepada masing-masing bakal calon.

Besaran sumbangan itu diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pekan lalu.

Lebih jauh, Airlangga mengingatkan, bahwa partai politik merupakan salah satu tiang penyangga demokrasi. Namun, dalam hal pembiayaan operasional parpol, perhatian negara terkait hal tersebut masih kurang.

"Sehingga sampai sekarang untuk pendaftaran masih menggunakan metode gotong royong," ujarnya.

Dilarang KPK

Namun, kewajiban iuran Rp 1 miliar ini akhirnya dibatalkan karena dilarang Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan, KPK melarang penarikan iuran karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.

"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).