JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus cermat membaca situasi dalam menentukan calon gubernur DKI Jakarta 2017.
Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, situasi yang dialami PDI-P saat ini berbeda dengan masa Pilgub DKI Jakarta 2012.
Oleh karena itu, PDI-P tidak bisa menyamakan Tri Rismaharini dengan Jokowi yang sukses melenggang ke Jakarta karena prestasinya di daerah.
"Di Pilgub DKI Jakarta 2012, Jokowi (Joko Widodo) punya penerus yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan di Solo. Wakilnya saat itu, FX Hadi Rudyatmo, bisa dipercaya untuk meneruskan program kerja Jokowi di Solo," ujar dia.
Sementara itu, hal tersebut tak berlaku bagi Risma pada saat ini, yang masih menjabat Wali Kota Surabaya hingga tahun 2020.
(Baca: Kata Megawati soal Risma untuk Pilgub DKI Jakarta...)
Ikrar menilai, Wisnu Sakti Buana yang kini menjadi Wakil Wali Kota Surabaya tak memiliki rekam jejak yang bisa dipercaya untuk meneruskan program Risma jika nantinya menggantikan Risma menjadi wali kota.
"Jangan-jangan itu malah keinginan dari mereka supaya jabatan wali kota Surabaya dipegang Wisnu, makanya mereka mewacanakan Risma ke Jakarta," tutur Ikrar.
Lebih lanjut, Ikrar berpendapat, Risma juga masih kurang lihai dibandingkan Joko Widodo untuk merebut simpati di kantong suara lawan.
Dia pun mencontohkan keberhasilan Joko Widodo merebut simpati para pemilih di kampung-kampung Betawi seperti di Setu Babakan dan daerah lainnya.
(Baca: Menang Pilkada 86 Persen, Risma Berpeluang Jadi Cagub DKI dari PDI-P)
Dengan demikian, Ikrar menilai, PDI-P lebih baik tidak menghancurkan masa depan kader-kader potensialnya, seperti Risma, dengan memaksa mereka bertarung di Jakarta.
"Masa depan mereka masih panjang di politik. Lebih baik Risma disiapkan untuk Pilgub Jatim karena itu lebih realistis untuk jalannya ke RI 1. Toh Risma sudah mengatakan keinginannya untuk menuntaskan masa jabatannya hingga selesai di Surabaya," ucap dia.