Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingatkan Pemerintah untuk Perjuangkan Nasib Bidan PTT

Kompas.com - 02/05/2016, 17:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum adanya solusi terkait kejelasan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) terhadap bidan mengakibatkan terkatung-katungnya nasib 42.000 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Indonesia.

Oleh karena itu, harus ada kebijakan dari Undang-undang yang memayunginya.

"Status para bidan PTT yang sudah mengabdi belasan tahun harus selesai prosesnya, maka forum group discussion (FGD) ini menjadi solusi yang bijak, yaitu harus sesuai Undang-undang dan fakta yang ada terkait rekrutmen," ucap Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, selaku pelindung Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Senin (2/5/2016).

Hadir dalam acara FGD ini yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sekretaris Negeri Pratikno.

Yuddy mengakui saat ini memang banyak sekali bidan yang sudah mengabdi lama tetapi gagal dalam mengikuti tes untuk menjadi bidan PNS. Dengan adanya mereka, akan dicari kebijakan antara Menpan dan Menkes, langkah terobosan bagi 42.000 bidan PTT di Indonesia.

"Memang cukup dilematis, karena kami pun harus mengikuti aturan dengan menjalankan tes untuk mengangkat bidan PTT menjadi bidan PNS, masalahnya memang bidan PTT yang sudah mengabdi 5 sampai 9 tahun juga harus ikut tes dan beberapa dari mereka ada yang gagal," ucap Yuddy.

Meski demikan, Yuddy berjanji akan lebih memperhatikan masa pengabdian selain hasil tes pengangkatan PNS.

"Nanti untuk mekanismenya semua pihak termasuk saya harus segera merapikan aturannya dan juga menyiapkan dananya," lanjut dia.

Di akhir pidatonya, Megawati pun kembali menegaskan apa yang sudah dilakukan para bidan PTT terutama di daerah terpencil harus diapresiasi. Hal ini karena merekalah yang menjadi garda depan penyelamat kematian ibu melahirkan yang angkanya masih tinggi yakni 300-400 ibu melahirkan meninggal dunia dari 100.000 kelahiran di Indonesia.

"Jadi Pak Yuddy, ini bukan melulu soal dana, ini bukan barang, ini jiwa manusia," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com