Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pandjaitan: Jangan Seolah-olah Kita Ini Bangsa Pembunuh...

Kompas.com - 02/05/2016, 13:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi lembaga swadaya masyarakat yang hendak menyerahkan data jumlah kuburan massal korban tragedi 1965.

Dengan begitu, menurut Luhut, sejarah justru dapat diluruskan.

"(Masalahnya) adalah untuk meluruskan angkanya. Jadi, jangan bangsa ini seolah-olah bangsa pembunuh dengan mengatakan ratusan ribu yang meninggal, atau jutaan malah. Kami ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa, sih?" ujar Luhut di Istana, Senin (2/5/2016).

"Kalau nanti sudah melihat semua itu, kita mungkin sampai pada angka berapa, ya sudah, tutup," lanjut Luhut.

Dia tidak menjelaskan secara detail mengenai langkah kongkret dari pemerintah, baik menutup perkara tersebut dengan meminta maaf kepada keluarga, maupun menempuh jalur yudisial dengan mencari pelakunya.

(Baca: Siang Ini, YPKP Akan Serahkan Data 122 Kuburan Massal Korban 1965 ke Luhut)

Luhut menyebutkan, penyelesaian dilakukan dengan rekonsiliasi.

"Bangsa ini biarlah kembali rekonsiliasi, jangan lagi menengok masa lalu," ujar Luhut.

Dia menekankan, pemerintah mengupayakan penyelesaian perkara HAM berat masa lalu dengan pendekatan kemanusiaan. Ia meminta publik mendukungnya dengan tidak melontarkan pernyataan yang membuat suasana menjadi gaduh.

"Spirit kami, tidak perlu gaduh. Dulu bertahun-tahun tidak diselesaikan, ini kami selesaikan. Jangan bikin gaduh juga. Bantu kami juga untuk menyelesaikan," ujar Luhut.

(Baca: Ini Lokasi Pembunuhan Massal Tragedi 1965 di Sumatera)

Sebelumnya, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 menyatakan akan menyerahkan data jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Kemenko Polhukam pada Senin siang ini. Data yang akan diberikan disebut-sebut hanya 10 persen dari jumlah yang sebenarnya.

"Data yang akan diserahkan ada 122 kuburan massal, tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Ini baru 10 persennya. Data lebih lengkap sedang disiapkan oleh anggota YPKP yang lain," kata Ketua YPKP 1965 Bejo Untung.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com