Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...

Kompas.com - 29/04/2016, 11:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terang-terangan, Partai Golkar mematok Rp 1 miliar bagi kader yang ingin mengadu peruntungan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Angka itu sudah jauh "dikorting" dari wacana yang sebelumnya muncul hingga Rp 20 miliar per calon.

Syarat itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Persyaratan disusun setelah mereka sepakat tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali pada 23 Mei 2016 untuk memilih ketua umum Golkar yang baru.

Jadwal Munaslub itu sebelumnya tak jelas, berubah-ubah dengan berbagai alasan. Malah, muncul usul tak perlu digelar munaslub lantaran pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali untuk periode 2014-2019.

Dalam kepengurusan itu, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal dijabat Idrus Marham. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam struktur pengurus. Lalu, untuk apa lagi memilih ketum baru? Begitu pandangan yang muncul.

Sesuai dengan komitmen kedua kubu untuk rekonsiliasi setelah konflik setahun lebih, munaslub tetap digelar. Aburizal dan Agung tak akan ikut bertarung sebagai calon Ketum.

Soal biaya pendaftaran Rp 1 miliar per calon itu diumumkan langsung oleh Aburizal. Disampaikan juga, peserta munaslub yang memiliki hak suara batal diberi uang saku.

Hitung-hitungan panitia munaslub, jika semua pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota yang hadir diberikan uang saku, munaslub akan menguras uang hingga Rp 66,9 miliar. Jumlah peserta yang diundang mencapai 2.500 orang.

Awalnya, rincian uang saku yang ingin diberikan, DPD I mendapat Rp 100 juta per DPD (delegasi tujuh peserta dan 10-20 peninjau). DPD II mendapatkan Rp 25 juta per DPD (lima peserta delegasi).

Tanpa uang saku, biaya munaslub menyusut menjadi Rp 47 miliar. Namun, tetap ada uang transpor untuk peserta. Besaran uang transpor itu disesuaikan dengan asal peserta.

Setidaknya hingga Jumat (29/4/2016), belum ada suara penolakan dari bakal calon ketum Golkar.

Ade Komarudin, misalnya. Ia mengaku tak mempersoalkan besaran iuran sepanjang ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade.

Bakal calon lainnya, Idrus Marham, juga tak keberatan menggelontorkan duit Rp 1 miliar. Bahkan, ia menilai, calon yang mampu menggelontorkan duit menunjukkan kesiapan yang bersangkutan untuk memimpin Golkar.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com