Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu: Kelompok Abu Sayyaf Tak Beri Batas Waktu Bayar Tebusan

Kompas.com - 28/04/2016, 16:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menampik kabar adanya tenggat waktu yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf terkait pembayaran tebusan untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut dia, Kemlu tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal batas waktu pembayaran tebusan tersebut.

"Kemlu tidak pernah mengatakan ada tenggat waktu. Saya tidak tahu itu kabar dari mana. Tidak ada batas waktu dari pihak penyandera," ujar Arrmanatha saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).

Sebelumnya beredar informasi bahwa kelompok Abu Sayyaf memberikan batas waktu kedua, yaitu 8 April 2016, untuk memberikan uang tebusan 50 juta peso (Rp 14,3 miliar).

Arrmantha menuturkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan melakukan pertemuan Trilateral dengan Pemerintah Malaysia dan Filipina pada tanggal 5 Mei 2016 di Gedung Pancasila, Kompleks Kemlu, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas soal upaya meningkatkan keamanan di wilayah yang banyak terjadi perompakan dan penyanderaan seperti di wilayah perairan Sulu dan Sulawesi.

(baca: Bahas Perompakan Kapal, Indonesia, Filipina dan Malaysia Bertemu Pekan Depan)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan untuk 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kami tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak ada urusannya dengan yang namanya uang dan tebusan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016).

Pengamat Terorisme Ali Fauzi mengatakan, kelompok Abu Sayyaf biasa menyandera orang dalam waktu yang lama. Bahkan hingga satu tahun.

(baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

Ia melihat, tak ada kesulitan dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Hanya, belum ada kesepakatan antara kelompok Abu Sayyaf dengan pihak pemerintah dan perusahaan terkait uang pembayaran.

Ali meyakini, uang tebusan menjadi salah satu motif terkuat. Sebab, kelompok Abu Sayyaf tak kan mau menerima pembebasan tanpa syarat.

Kompas TV Jatuh Tempo, Abu Sayyaf Ancam Eksekusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com