Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Berniat Contoh Majunya Penyelenggaraan Pemilu di Belanda

Kompas.com - 26/04/2016, 16:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar Nafis Gumay menuturkan, ada banyak hal yang dapat dicontoh dari penyelenggara pemilu Belanda. Hal tersebut diungkapkannya di sela acara seminar bertajuk Electoral Management Body and Media, dengan pembicara utama Ketua KPU Belanda Henk Kummeling.

Salah satu hal yang perlu dicontoh, kata Hadar, adalah dari sisi tingkat kepercayaan publik di mana kepercayaan masyarakat Belanda betul-betul tinggi terhadap penyelenggara pemilu.

"Saya kira itu tantangan bagi KPU sini juga. Harus bisa jadi lembaga yang dipercaya rakyat," ujar Hadar di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Di sana, lanjut Hadar, tidak ada Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Belanda juga memiliki tim sendiri untuk memantau perkembangan media terkait kepemiluan.

"Kalau ada yang A-B-C, perlu diklarifikasi, mereka ngomong langsung ke medianya. Mungkin itu hal-hal yang perlu kaMI contoh," kata dia.

Salah satu perbedaan lain, misalnya perselisihan hasil pilkada yang tak mudah di bawa ke pengadilan. Berbeda dengan di Indonesia, dimana Mahkamah Konstitusi kerap kebanjiran perkara usai pengumuman pilkada.

Ketua Dewan Elektoral Belanda, Henk Kummeling mengatakan, Belanda memiliki pengadilan administratif. Dalam pemilu, pengadilan tersebut mengurusi perselisihan pemilu.

"Ini bukan badan peradilan pemilu khusus, tapi memiliki hakim yang dilatih khusus dan juga regulasi khusus untuk kepemiluan," ujar Henk.

Dalam mengajukan perkara perselisihan pilkada, lanjut dia, pengadu harus mengajukan dalam kurun waktu seminggu dan pengadilan pun akan memutuskannya dalam waktu yang sangat singkat.

Hal itu diterapkan sebab pelaksanaan pemilu bergantung pada ketepatan waktu dan waktu penyelenggaraan pemilunya sudah ditetapkan. Sehingga waktu tersebut lah yang harus menjadi patokan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com