KPU Buat Aturan Baru untuk Antisipasi Konflik Internal Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambahkan sebuah ketentuan baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tersusun dalam rancangan perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.

Kali ini, KPU menambahkan ketentuan agar setiap partai politik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menyerahkan kepengurusannya kepada KPU satu bulan sebelum pendaftaran dilakukan.

Ketentuan ini dimasukkan untuk mengantisipasi sejak awal dualisme kepengurusan yang terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak 2015.

"Kami mengatur agar sejak awal agar kepengurusan partai politik sudah jelas dan tidak berubah ubah sampai pendaftran selesai," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam uji publik yang dilakukan di Gedung KPU, Senin (17/4/2016).

Menurut Hadar, kasus yang muncul akibat belum selesainya konflik kepengurusan partai tergolong banyak pada Pilkada 2015. Oleh karena itu, KPU merasa perlu memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menyerahkan kepengurusan partai sebelum masa pendaftaran bakal calon kepala daerah.

"Kami mengatur bahwa kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga provinsi sudah diserahkan 1 bulan sebelum masa pendaftaran calon. Dan kepengurusan tidak bisa diubah sampai pendaftaran selesai," ucap Hadar.

Perubahan kepengurusan, lanjut dia, hanya bisa terjadi sepanjang tidak mengubah proses pencalonan bakal calon kepala daerah.

"Pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 September. Masih cukup panjang, mudah-mudahan kepengurusan bisa selesai jauh hari dan tidak mengalami perubahan karena terus terang kami kerepotan kemarin," tutur Hadar.

Jika persoalan kepengurusan belum selesai, maka pencalonan bakal calon kepala daerah tidak diterima. Menurut Handar, perbaikan dokumen hanya bersifat administratif.

"Perbaikan dokumen dilakukan hanya pada dokumen belum lengkap atau tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi pada saat administrasi. Atau perlu dilakukan perbaikan atau diganti, bukan menambah dokumen baru," ucap dia.