Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Ragukan Independensi Pimpinan KPK dalam Selidiki Pembelian Lahan Sumber Waras

Kompas.com - 16/04/2016, 13:12 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meragukan independensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan indikasi kerugian negara dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI. 

Fadli menilai ada kepentingan politik yang memengaruhi KPK. "Kadang-kadang, KPK bisa jadi alat kekuasaan juga," ujar Fadli saat menjadi narasumber dalam diskusi "Polemik" di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Kepentingan politik ini, menurut Fadli, diperkuat dengan adanya rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menurut dia, rumor ini beredar di kalangan politisi. Selain itu, Fadli menilai sikap pimpinan KPK saat ini terkesan melindungi Ahok.

(Baca: Fadli Zon: Ada Rumor, Presiden Lindungi Ahok Terkait Lahan Sumber Waras)

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan pernyataan pimpinan KPK yang menyebut belum adanya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Makanya ini aneh, belum selesai tapi bikin pernyataan belum ditemukan niat jahat. Ini ahli psikologi apa komisioner KPK? Ini bisa merusak sistem kita," kata Fadli.

Hingga saat ini, laporan terkait adanya kerugian negara dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan di KPK.

(Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Terdapat beberapa hal yang membuat KPK belum juga menetapkan tersangka.

Salah satunya, KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negara dalam pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Terkaitan penyelidikan pembelian lahan itu, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Ahok.

Kompas TV Ahok: BPK Dikuasai Oknum!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com