Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Tudingan Fadli Zon, Ini Penjelasan Ketua DPR soal RUU "Tax Amnesty"

Kompas.com - 12/04/2016, 11:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin membantah ada kongkalikong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Badan Musyawarah DPR.

Ade mengakui, dirinya selaku pimpinan DPR sendirian memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah soal RUU Tax Amnesty, Senin (11/4/2016).

Menurut dia, ada kesalahan dari pihak Sekretariat Jenderal sehingga pimpinan DPR lain tidak tahu mengenai rapat itu.

"Yang jelas kemarin ada mis dari Sekertariat Jenderal. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa di bawah kesekjenan ada mis," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Ade, tidak masalah jika rapat Bamus hanya dipimpin oleh satu pimpinan DPR. Yang terpenting, rapat dihadiri oleh para pimpinan fraksi di DPR RI. (baca: "Panama Papers" Muncul, Pemerintah Dorong DPR Segera Bahas "Tax Amnesty")

Dari sepuluh fraksi, delapan fraksi hadir dalam rapat tersebut. Namun, Ade enggan menyebutkan fraksi yang tak hadir.

"Dihadiri oleh pimpinan fraksi kuorum ya," kata Ade.

Ade mengaku, akan menyampaikan hasil rapat pengganti Bamus kemarin kedalam rapat pimpinan yang berlangsung hari ini, sehingga empat pimpinan DPR lain bisa mengetahuinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menganggap, ada kongkalikong dalam pembahasan RUU Tax Amnesty yang dilakukan dalam Rapat Bamus kemarin. (baca: RUU "Tax Amnesty" Akan Dibahas DPR, Fadli Zon Sebut Ada "Kongkalikong")

Fadli merasa tak dilibatkan dalam Rapat pengganti Bamus yang memutuskan RUU Tax Amnesty akan dibahas melalui Komisi XI DPR itu.

"Saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus itu. Ini jadi persoalan. Kalau Tax Amnesty kita harusnya bicara kepentingan nasional. Jangan kongkalikong di belakang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Kompas TV Pengampunan Pajak Jadi Upaya Tambah Pendapatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com