Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marwan Jafar Tak Merasa Terganggu Rebutan Kursi Mendes antara PKB dan PDI-P

Kompas.com - 07/04/2016, 15:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku tidak terganggu atas polemik perebutan jabatannya saat ini, seperti yang diungkap petinggi Partai Kebangkitan Bangsa.

"Yang terganggu siapa? Kita masih kerja sedemikian rupa begini," ujar Marwan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Marwan tidak mempersoalkan pernyataan petinggi PKB sebagai partai pengusungnya, bahwa ada yang berupaya untuk merebut jabatan menteri desa. (Baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

Isu rebutan jabatan menteri desa itu bahkan dikabarkan membuat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meradang. (Baca: Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar)

Namun, Marwan menolak jika disebut sependapat dengan pernyataan Muhaimin atau elite PKB lain.

"Ya partai yang menilai. Partai tentu punya penilaian sendiri, ya sudah. Saya kan sudah tidak aktif dalam kepengurusan," ujar Marwan.

PKB mulai gusar karena merasa kursi menteri desa yang dimilikinya mulai digoyang. Tuduhan diarahkan ke PDI-P.

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, langkah merebut kursi Marwan itu diawali dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa.

Dia pun menegaskan, PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

"PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa," kata Jazilul.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tudingan PKB. (Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com