Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Akui Sempat Rayu Ridwan Kamil Tak Maju Pilkada DKI

Kompas.com - 05/04/2016, 18:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengaku sempat merayu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk tidak maju dalam Pilkada DKI 2017.

Hasto merasa berjasa membantu calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu tengah melakukan pendekatan kepada PDI Perjuangan.

Hasto melihat adanya chemistry yang dibangun antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ahok.

Chemistry itu terlihat ketika Megawati merayakan ulang tahunnya pada 23 Januari 2016. (Baca: Tumpeng Megawati untuk Basuki)

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat" dari Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, di Gedung Arsip Nasional, Rabu (23/3/2016).
"Kita tahu bahwa Bu Mega saat itu memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ahok, dan itu merupakan suatu kehormatan," cerita Hasto saat membuka pelatihan tim kampanye PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Tak hanya Hasto, para kader lain pun juga melihat hal serupa. Tak heran jika wacana untuk mengusung Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sempat mencuat.

Selang satu bulan setelah perayaan ulang tahun Megawati, Hasto bertandang ke Bandung untuk bertemu Ridwan. Saat itu, dirinya ditemani oleh Ketua DPP PDI-P Andreas Parreira.

"Kami merayu Pak Ridwan Kamil agar tidak maju pada Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Rupanya, setelah bertemu Presiden Joko Widodo pada 29 Februari 2016, Ridwan mengurungkan niatnya untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. (Baca: Alasan Ridwan Kamil Tak Ikut Pilkada DKI 2017)

Namun, meski Ridwan batal maju ke Pilkada DKI, rupanya Ahok justru memilih jalur perseorangan dengan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil.

Kendati demikian, Hasto menekankan, Megawati tetap menghargai keputusan Ahok yang tidak menggunakan kendaraan parpol. (Baca: Sindiran dan Pujian untuk Ahok dalam "Hajatan" Megawati)

Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk tetap mendukung Ahok hingga menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017. (Baca: Disindir Megawati, Begini Reaksi Ahok)

"Ini kedewasaan politik yang diterapkan Bu Mega," tandasnya.

Kompas TV Sindiran Mega Untuk Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com