Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Yakin Densus 88 Bertindak Sesuai Prosedur Terkait Kasus Siyono

Kompas.com - 05/04/2016, 17:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri telah melakukan upaya sesuai prosedur terkait penanganan terduga teroris asal Klaten, Siyono.

Namun, Luhut meminta semua pihak menunggu hasil otopsi terhadap jenazah Siyono sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja Densus.

"Soal Siyono, kita tunggu hasil otopsinya apa. Saya yakin Densus melakukan dengan prosedur yang ada. Kalau ada yang salah nanti kita lihat," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (5/4/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila hasil otopsi nantinya menyatakan ada pelanggaran prosedur, maka pemerintah tidak akan segan untuk mengambil tindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

"Pasti ada tindakan sanksi administratif kalau memang ada tindakan yang menyalahi prosedur," kata Luhut.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi terduga teroris Siyono.

"Belum ada laporan. Nanti seminggu atau 10 hari yang berhak melaporkan ada tim forensik," ujar Haedar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Otopsi Siyono dilakukan oleh sembilan dokter forensik yang ditunjuk Pengurus Pusat Muhammadiyah dan seorang dokter dari Polda Jawa Tengah.

Otopsi dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Haedar mengatakan, pihaknya tidak merasa melangkahi Polri untuk mengotopsi Siyono. Muhammadiyah mendapatkan perintah dari Komnas HAM untuk melakukan hal tersebut.

"Hal yang perlu dipahami, tim dari forensik Muhammadiyah bekerja dalam otoritas Komnas HAM. Kami tidak mau asumsi apa pun proses di lingkungan Polri," kata Haedar.

Lagipula, kata Haedar, ada juga anggota polisi yang terlibat dalam proses otopsi. Sebelum otopsi dilakukan pun Muhammadiyah sudah mengkomunikasikannya kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Otopsi Siyono sempat ditolak oleh warga setempat. Proses otopsi akhirnya dilakukan dengan penjagaan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

Perwakilan dari Komnas HAM juga hadir untuk pemantauan otopsi.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri seusai penggerebekan di rumahnya, 10 Maret 2016.

Kematian terduga teroris itu menjadi sorotan publik karena diduga ada pelanggaran hukum atas upaya penangkapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com