Biaya Politik Terbesar Calon Independen Disebut dari Tahap Pengumpulan KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi kandidat calon kepala daerah yang maju lewat jalur partai, biaya politik terbesar diperkirakan terjadi di tahap prapencalonan akibat adanya mahar politik.

Namun, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menuturkan, biaya politik terbesar dalam tahap prapencalonan bagi calon perseorangan diperkirakan juga terjadi di tahap prapencalonan.

Biaya terbesar itu memang bukan karena mahar politik, melainkan untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk untuk memenuhi syarat pencalonan.

"Syukur kalau di kasus DKI dibantu relawan, di kasus lain bagaimana? Apakah dibantu relawan?" kata Donal usai acara diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Calon independen belakangan ini banyak dibincangkan publik. Padahal, tak hanya pada pilkada kali ini, calon independen juga bermunculan pada pilkada-pilkada sebelumnya.

Donal menyebutkan, sering kali para calon independen meminta bantuan kepada perusahaan leasing atau perusahaan lainnya yang memiliki akses besar terhadap KTP.

Dengan cara itu pula lah biaya politik menjadi semakin besar. Sebabnya, kandidat calon kepala daerah tersebut perlu melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Lain hal nya dengan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang pengumpulan KTP dibantu oleh peran relawan "Teman Ahok".

"Nah sebenarnya model relawan seperti yang digagas di Jakarta dan Yogyakarta menurut saya mengurangi cost yang besar," kata Donal.

Karena itu, lanjut dia, tantangan bagi calon independen adalah bagaimana mampu membuat jejak-jejak relawan yang tidak bekerja keras karena uang atau dibayar, namun karena ketertarikan terhadap ideologi politik.

Ia mencontohkan peran "Teman Ahok" yang bergerak bukan karena uang namun karena memiliki keinginan untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Semangat ini penting untuk dibangun, untuk menunjukkan pada partai politik, kalian tidak lagi berada pasa zona nyaman. Oligarki politik tidak lagi kuat untuk bekerja menjadi satu-satunya jalan orang jadi kepala daerah," ucapnya.