Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor

Kompas.com - 21/03/2016, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu melakukan kajian secara objektif jika ingin melanjutkan pembangunan proyek wisma atlet Hambalang. Namun, ada usul lain untuk memberikan ganjaran kepada koruptor yang telah mengakibatkan pembangunan mega proyek itu menjadi mangkrak.

Anggota Komisi X DPR Teguh Juwarno mengatakan, Komisi X sebelumnya pernah menyampaikan rekomendasi agar pemerintah jangan menyentuh terlebih dulu proyek itu lantaran masih dalam kasus hukum.

"Memang benar Hambalang menyisakan persoalan. Sudah banyak dana negara yang dialokasikan dan mangkrak. Tapi, saat ini pemerintah berhak untuk mengajukan rencana penggunaan agar tidak mubazir," kata Teguh dalam pesan singkatnya, Senin (21/3/2016).

(Baca: Jokowi Perintahkan BPKP Audit Proyek Wisma Atlet Hambalang)

Sebagai alternatif, kata politisi PAN, pemerintah dapat menjadikan lokasi proyek Hambalang sebagai museum anti-korupsi.

Selain museum, pemerintah juga dapat menjadikann lokasi itu sebagai penjara bagi koruptor. Sebab, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih kekurangan penjara.

"Museum anti-korupsi bisa menjadi bukti langsung dan melihat langsung kerusakan dan kerugian yang timbul akibat korupsi. Anak-anak sekolah bisa belajar dan melihat langsung kerusakan yang ditinggalkan," kata dia.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Teguh mengaku mendapatkan ide itu setelah menyaksikan tayangan BBC Chanel. Ia mengatakan, di Kanada terdapat lokasi perusakan hutan yang mengakibatkan tanah longsor.

Lokasi itu lantas dibiarkan dan dijadikan semacam museum sebagai pengingat kepada siswa di sekolah dampak perusakan lingkungan.

Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

(Baca: Jokowi: Proyek Hambalang Bisa Jadi Pelatnas, Bisa Jadi Rusunawa)

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai.  Dia mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat Pelatnas. Atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Kompas TV Kritik SBY "Dibalas" Hambalang oleh Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com