Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Buat Apa Presiden Repot-repot Sidak ke Hambalang? Apa Hanya Pencitraan?"

Kompas.com - 19/03/2016, 12:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mempertanyakan pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Menurut dia, sudah jelas, ada rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tak melanjutkan pembangunan tersebut hingga kasus hukum selesai.

"Nah, itu intinya (lahan tak layak bangun). Buat apa Presiden Jokowi kemarin repot-repot sidak ke Hambalang segala? Sudah jelas semua ada di rekomendasi Panja DPR dan Kementerian PU dan Pera kalau beliau mau baca sebelumnya," kata Roy saat dikonfirmasi, Sabtu (19/3/2016).

"So, apa kemarin hanya pencitraan sebagaimana biasanya saja?" kata Roy.

Ia mendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal proyek tersebut, tetapi masih banyak catatan yang ada, termasuk soal bagaimana penguatan konstruksi dalam proyeknya.

Roy menambahkan, jika dulu tak ada larangan dari KPK, tentu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan melanjutkannya.

"Clear, bukan niat pemerintah saat itu membuat itu mangkrak. Niat kami ingin meneruskan. Kami berterima kasih kalau itu diteruskan, tetapi tidak perlu mengatakan ini mangkrak, atau ini sisa-sisa peninggalan. Tidak baguslah," imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, kasus Hambalang saat ini masih dalam pengembangan.

Menurut dia, sebelum ada keputusan bahwa proyek tersebut dilanjutkan, kelayakan proyek dan kepemilikan aset perlu dipertimbangkan.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengembangan kasus yang belum selesai.

"Jika proyek akan dilanjutkan, silakan merujuk pada pendapat ahli yang sudah disampaikan dalam persidangan kasus ini. KPK tidak ingin kerugian negara berulang dalam kasus ini," kata Yuyuk saat dikonfirmasi.

Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono meninjau langsung lokasi proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai. 

Dia mengaku masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat pelatnas, atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Kompas TV Proyek Hambalang Lahan Korupsi Elite Politik?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com