Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus DPR Minta KPK Tak Hanya Bongkar Kasus Pengadaan Barang di Pelindo II

Kompas.com - 10/03/2016, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Para anggota Pansus meminta KPK untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

"Kita minta dan dukung KPK untuk membongkar berbagai persoalan di Pelindo II, tidak hanya soal pengadaan barang saja," kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang.

Menurut Rieke, berbagai dugaan korupsi yang dimaksud misalnya, terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang diperpanjang sebelum masa kontraknya habis.

Selain itu, menurut Rieke, terkait pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, yang pembangunannya menggunakan pendanaan dalam jumlah besar. (baca: KPK Kirim Penyidik ke China untuk Telusuri Kasus RJ Lino)

Dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, anggota Pansus Pelindo II juga menyerahkan beberapa dokumen yang dinilai dapat membantu penyidikan KPK. Sebagian dokumen tersebut, menurut  Rieke, berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima kedatangan anggota Pansus Pelindo II mengatakan, KPK akan mempelajari berbagai laporan dan dokumen yang diserahkan hari ini.

Menurut dia, beberapa laporan yang diterima terkait kasus perpanjangan kontrak JICT, pembangunan terminal di Koja, dan Terminal Peti Kemas di Kalibaru. (baca: RJ Lino: Saya Lebih Kaya Saat Sebelum Jadi Direksi Pelindo)

"Kita pelajari dulu, kita terima dokumennya, jadi kita lakukan penyelidikan. Kemudian, nanti kalau memang ada alat buktinya, kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," kata Agus.

Saat ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan perusahaan HDHM dari China, terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com