Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Tjandra Ingin Publik Dilibatkan dalam Pemilihan Pimpinan KPK

Kompas.com - 07/03/2016, 15:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Tjandra menginginkan ke depannya publik dapat dilibatkan dalam proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, proses pemilihan pimpinan KPK selama ini terlalu eksklusif milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat hanya mampu melihatnya lewat pemberitaan.

"Sekarang kan masyarakat tidak terlibat praktis, cuma tahu tapi enggak bisa memengaruhi proses itu," kata Surya di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Salah satu konsep yang ia usulkan, misalnya, dengan adanya tim kampanye terbuka. Namun, bukan calon pimpinan yang membentuk tim kampanye itu.

Surya memaparkan, misalnya ada satu orang yang mendukung seorang capim KPK, lalu dia membentuk suatu kelompok. Kelompok tersebut kemudian menawarkan pada capim yang didukung apakah dirinya bersedia dikampanyekan.

Nantinya, kelompok tersebut akan melakukan lobi-lobi politik, termasuk bertemu dengan partai-partai politik. Dalam diskusi dengan pihak-pihak tersebut juga akan dijelaskan mengenai pandangan dari capim yang bersangkutan serta mengapa ia layak dipilih.

"Semua terbuka dan transparan jadi proses pemilihan pimpinan tidak eksklusif cuma milik DPR," kata dia.

"Semakin terbuka, semakin baik. Jadi, nanti partai terpaksa memilih yang baik. Masyarakat punya hak suara untuk memengaruhi walaupun tidak langsung," imbuhnya.

Dalam politik, menurutnya, tak ada istilah awam atau ahli. Ia meyakini suara mayoritas pasti benar.

"Artinya kita jadikan proses itu tidak cuma saya yang belajar sendiri sebagai capim, tapi masyarakat juga terlibat," ujar Surya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com