Menurutnya, proses pemilihan pimpinan KPK selama ini terlalu eksklusif milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat hanya mampu melihatnya lewat pemberitaan.
"Sekarang kan masyarakat tidak terlibat praktis, cuma tahu tapi enggak bisa memengaruhi proses itu," kata Surya di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Senin (7/3/2016).
Salah satu konsep yang ia usulkan, misalnya, dengan adanya tim kampanye terbuka. Namun, bukan calon pimpinan yang membentuk tim kampanye itu.
Surya memaparkan, misalnya ada satu orang yang mendukung seorang capim KPK, lalu dia membentuk suatu kelompok. Kelompok tersebut kemudian menawarkan pada capim yang didukung apakah dirinya bersedia dikampanyekan.
Nantinya, kelompok tersebut akan melakukan lobi-lobi politik, termasuk bertemu dengan partai-partai politik. Dalam diskusi dengan pihak-pihak tersebut juga akan dijelaskan mengenai pandangan dari capim yang bersangkutan serta mengapa ia layak dipilih.
"Semua terbuka dan transparan jadi proses pemilihan pimpinan tidak eksklusif cuma milik DPR," kata dia.
"Semakin terbuka, semakin baik. Jadi, nanti partai terpaksa memilih yang baik. Masyarakat punya hak suara untuk memengaruhi walaupun tidak langsung," imbuhnya.
Dalam politik, menurutnya, tak ada istilah awam atau ahli. Ia meyakini suara mayoritas pasti benar.
"Artinya kita jadikan proses itu tidak cuma saya yang belajar sendiri sebagai capim, tapi masyarakat juga terlibat," ujar Surya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.