Bedakan Keributan Antar-menteri yang Perlu Dipublikasi dan yang Tidak

Perdebatan terbuka itu dinilainya mampu mengungkapkan persoalan yang terjadi di internal kabinet sehingga dapat dikaji bersama untuk dicari jalan keluarnya. (Baca: Jokowi Disarankan Bentuk Kode Etik Tertulis yang Atur Sikap Anggota Kabinet)

"Kalau debatnya hanya di (rapat) kabinet saja, enggak tahu kita," kata Qodari dalam diskusi bertajuk "Menteri Ribut Bikin Ribet" di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Hanya saja, menurut dia, ada keributan yang perlu diungkapkan melalui media, tetapi ada juga yang tidak.

Qodari mencontohkan keributan antara Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Keributan ini berawal saat Marwan meminta agar manajemen PT Garuda Indonesia diganti.

Hal ini disampaikan Marwan setelah pesawat Garuda yang akan ditumpanginya terlambat terbang atau delay.

Marwan pun menganggap kinerja manajemen Garuda masih bobrok. Terkait hal ini, manajemen Garuda juga telah menyampaikan klarifikasinya dan meminta maaf atas keterlambatan tersebut.

Namun, keluhan Marwan ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui Twitter.

Dalam kasus ini, Qodari menilai Pramono tidak perlu membuat kegaduhan dengan mengomentari Marwan secara terbuka di media sosial.

"Menteri mengomentari menteri lain (dalam kasus Marwan) tidak perlu, enggak perlu ikut menyindir juga," kata dia.

Beda halnya dengan keributan yang melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pengelolaan Blok Masela.

Menurut Qodari, keributan di antara keduanya merupakan hal yang penting diungkapkan ke publik. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah")

"Kenapa? Karena ini kaitannya dengan biaya operasional yang berkaitan dengan uang negara. Kedua unsur ke manfaatnya," ujarnya.

"Dengan adanya kegaduhan ini, publik akan tahu mana kebijakan yang lebih baik, dan nanti ujungnya akan kelihatan seperti apa," kata dia.