Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Sertifikasi Hijab Halal, Ini Penjelasan MUI

Kompas.com - 04/02/2016, 17:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dunia maya sempat dihebohkan dengan pengumuman dari pihak label busana muslim Zoya bahwa kerudungnya telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pro dan kontra kemudian muncul. Berbagai komentar disampaikan netizen. (Baca: Kerudung Halal Bikin Geger Media Sosial)

Menanggapi hal tersebut, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan, MUI memang memberikan sertifikasi untuk kain.

Lukmanul menyinggung perintah dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa sertifikasi tak hanya diberikan untuk produk pangan atau obat-obatan, tetapi juga barang gunaan.

"Dalam rangka Undang-Undang Jaminan Produk Halal kan barang gunaan harus disertifikasi," ujar Lukmanul saat dihubungi, Kami (4/2/2016).

Meski ada kewajiban sertifikasi menurut undang-undang, kata dia, maka sudah ada beberapa perusahaan yang berinisiatif mengajukan sertifikasi kepada MUI. (Baca: MUI: Logo Halal Hanya Boleh Dicantumkan oleh Produk yang Sudah Disertifikasi)

Namun, ketentuan ini belum dapat dikatakan wajib karena belum diatur melalui peraturan pemerintah. Karena itu, pengajuan sertifikasi masih bersifat sukarela.

"Jadi, bukan MUI mewajibkan. Belum ada kata MUI mewajibkan karena belum ada PP-nya itu," ucap Lukmanul.

Ia mengatakan, MUI belum pernah mengeluarkan sertifikat untuk produk baju, termasuk kerudung. Namun, sertifikasi kain sudah pernah dilakukan.

Ia menjelaskan, bahan pembuat kain tersebut yang melatarbelakangi halal atau tidaknya sehelai kain. (Baca: Iklan Hijab Halal Membuat Gusar, MUI Diminta Lebih Urus Akhlak Umat)

"Kain itu kan banyaknya poliester. Senyawanya polimer, poliester. Ada yang memang dari polimer berbahan hewani, ada yang nabati," imbuhnya.

Ia mencontohkan kain sutera yang terbuat dari hewan sutera, yang merupakan polimer dari hewan. Dalam proses pembuatan kain, lanjut dia, sehelai kain menjadi kuat, elastis, atau panjang pasti melalui sebuah proses dan menggunakan campuran bahan lainnya.

"Itu yang harus kami kaji. Pewarnaan misalnya," ujar Lukmanul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com